Undang undang apa saja yang di sahkan oleh pemerintahan joko widodo

Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah mengesahkan 10 Undang-Undang (UU) sepanjang tahun ini. Salah satunya adalah pengesahan UU Pengampunan Pajak (tax amnesty) pada akhir Juni lalu.

Sejumlah beleid tersebut adalah UU Tabungan Perumahan Rakyat yang menjamin upaya pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak dan terjangkau bagi rakyat. Sedangkan UU tentang amnesti pajak untuk mendukung sumber penerimaan negara. Pemerintah menargetkan ada tambahan penerimaan pajak sebesar Rp 165 triliun dari uang tebusan amnesti pajak pada tahun ini.

Selain itu, UU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan nelayan serta sektor kemaritiman di tanah air. (Kolom: APBN yang Tak Kredibel dan Pesimisme Tax Amnesty)

Dalam hal pelaksanaan fungsi anggaran, saat ini pemerintah bersama parlemen juga tengah membahas Rancangan UU tentang APBN Tahun Anggaran 2017 dan RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN 2015.

”Kami berkomitmen memastikan bahwa anggaran tahun 2017 disusun dengan cermat demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Anggaran itu harus mengikuti program prioritas. Tidak boleh lagi sekadar dibagi rata ke unit-unit kerja,” kata Jokowi dalam pidato penyampaian RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 beserta nota keuangannya di sidang paripurna DPR, Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (16/8).