Bagaimana kondisi militer ketika pendudukan jepang?

a. Bidang politik
Sejak awal pemerintahannya, Jepang melarang bangsa Indonesia berserikat dan berkumpul. Oleh karena itu, Jepang membubarkan organisasi-organisasi pergerakan nasional yang dibentuk pada mas Hindia Belanda, kecuali MIAN. MIAI kemudian dibubarkan dan digantikan dengan Masyumi. Para tokoh pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang mengambil sikap kooperatif. Dengan sikap ini, meraka banyak yang duduk dalam badan-badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang, seperti Gerakan 3 A, Putera, dan Cuo Sangi In. Selain itu, para tokoh pergerakan nasional juga memanfaatkan kesatuan-kesatuan pertahanan yang dibentuk oleh Jepang, seperti Jawa Hokokai, Heiho, Peta, dan sebagainya.

Kebijaksanaan pemerintah Jepang tersebut bertujuan untuk menarik simpati dan mengerahkan rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam perang melawan sekutu, namun kenyataannya dimanfaatkan oleh para tokoh pergerakan nasional, sehingga banyak memberikan keuntungan bagi perjuangan bangsa Indonesia. Dengan demikian, pemerintah jepang berhasil melakukan pengekangan terhadap berbagi kegiatan pergerakan nasional, namun tidak berhasil mengekang berkembangnya kesadaran nasional bangsa Indonesia menuju Indonesia merdeka.

b. Bidang ekonomi
Jepang berusaha untuk mendapatkan dan menguasai sumber-sumber bahan mentah untuk industri perang. Jepang membagi rencananya dalam dua tahap.
Tahap penguasaan, yakni menguasai seluruh kekayaan alam termasuk kekayaan milik pemerintah Hindia Belanda.
Tahap penyusunan kembali struktur ekonomi wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan perang. Sesuai denga tahap ini maka pola ekonomi perang dirancanakan bahwa setiap wilayah harus melaksanakan autarki. Autarki, artinya setiap wilayah harus mencukupi kebutuhan sendiri dan juga harus dapat menunjang kebutuhan perang. Romusa mempunyai persamaan dengan kerja rodi atau kerja paksa pada zaman Hindia Belanda, yakni kerja tanpa mendapatkan upah.