1. Dalam kurun waktu 1999-2004, Indonesia telah berhasil melakukan perubahan (amandemen) UUD 1945 sebanyak empat tahap. Sehubungan dengan itu sebagai warga nega

1. Dalam kurun waktu 1999-2004, Indonesia telah berhasil melakukan perubahan (amandemen) UUD 1945 sebanyak empat tahap. Sehubungan dengan itu sebagai warga negara kita harus...
A. mengetahui informasi tersebut sebagai warga negara terdidik
B. menilai kesesuaian kinerja pemerintah dengan konstitusi negara
C. melaksanakan hasil amandemen tersebut dengan penuh tanggung jawab
D. perlu mempelajari, karena hal yang penting dalam kehidupan modern
E. merupakan kewajiban kita untuk melaksanakan konstitusi dengan benar

2. Peraturan dasar negara yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber bagi perundang-undangan yang lain disebut...
A. konvensi
B. konstitusi
C. hukum dasar
D. konklusi
E. aturan peralihan

3. Jika dalam kehidupan masyarakat terdapat pro dan kontra warga negara terhadap keberadaan suatu undang-undang, maka penyelesaian yang tepat sesuai ketentuan UUD 1945 adalah...
A. Membatalkan berlakunya semua materi undang-undang
B. Menguji materi UU sesuai dengan UUD 1945
C. Meminta DPR membuat UU yang baru dan sesuai
D. Merevisi UU yang bertentangan dengan UUD 1945
E. Presiden bersidang dengan DPR membahas UU

4. Perhatikan hal-hal berikut!
1) Dibentuk oleh para pendiri negara
2) Memuat dasar negara pancasila
3) Memuat tujuan, cita-cita, dan asas politik negara
4) Menetapkan adanya UUD 1945
5) Memuat pembagian kekuasaan dalam negara
6) Memuat tugas dan wewenang lembaga negara
Secara hukum, pembukaan UUD 1945 itu merupakan kaidah negara yang fundamental. Hal ini didasarkan pada fakta yang terdapat pada nomor....
A. 1, 2, 3, dan 4
B. 1, 2, 4, dan 5
C. 2, 3, 4, dan 5
D. 2, 3, 4, dan 6
E. 3, 4, 5, dan 6

5. Tujuan lembaga legislatiif dan eksekutif membentuk peraturan perundang-undangan adalah agar ...
A. menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban seluruh warga negaranya
B. menjamin keberlangsungan pemerintahan sampai akhir masa jabatan
C. menghasilkan pemerintahan yang mendukung penegakan hukum
D. menghasilkan pemerintahan yang mendapat legitimasi rakyatnya
E. menjaga pemenuhan kepentingan orang lain agar tidak terganggu

6. Kesepakatan anggota MPR untuk tidak melakukan perubahan terhadap Pembukaan UUD 1945 disebabkan...
A. pembukaan UUD 1945 memuat kaidah negara yang fundamental
B. pembukaan UUD 1945 sebagai pedoman berdirinya negara indonesia
C. terdapatnya nilai religius yang mendasar untuk berkembang
D. pembukaan memiliki hubungan yang kuat dengan tujuan nasional
E. pembukaan menggambarkan proses pikiran dan idelogi negara

7. Yang bukan merupakan unsur-unsur mutlak dari pokok-pokok kaidah negara yang fundamental ditinjau dari isinya yang harus ada menurut hukum tata negara adalah....
A. tujuan negara (tujuan umum dan tujuan khusus)
B. ketentuan diadakannya UUD
C. bentuk negara
D. kedaulatan negara
E. dasar falsadah negara

8. Hubungan dasar negara dengan konstitusi adalah...
A. konstitusi merupakan pencerminan dari dasar negara yang dituangkan pada pasal-pasalnya
B. konstitusi merupakan sumber dari dasar negara dalam mengembangkan peraturan dan hukum
C. dasar negara merupakan perwujudan dari konstitusi dan peraturan pelaksana isinya
D. konstitusi merupakan aturan-aturan pokok sedangkan dasar negara aturan pelaksananya
E. dasar negara merupakan pokok-pokok pikiran yang dijabarkan di dalam pasal-pasal konstitusi

9. Yang berhak membuat undang-undang di Indonesia adalah...
A. DPR bersama Presiden
B. presiden
C. pemerintah
D. rakyat
E. MPR

10. Proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 adalah sumber tertib hukum, sebab...
A. Proklamasi adalah jembatan emas menuju kemakmuran
B. kemerdekaan adalah hasil perjuangan seluruh rakyat
C. penjajahan dalam segala bentuk dilarang di Negara Indonesia
D. dengan kemerdekaan berati dimulainya hukum nasional
E. merupakan wahana dalam memberantas ketidakadilan

11. Bukti bahwa negara Indonesia berdasarkan sistem konstitusional adalah....
A. setiap pelanggaran mendapatkan sanksi hukum
B. negara memiliki perundang-undangan
C. adanya pemberantasan KKN
D. kekuasaan negara dibatasi oleh undang-undang
E. kekuasaan tertinggi negara ada di tangan rakyat