kondisi negara indonesia sebelum tahun 1980

Kehidupan Politik Indonesia pada tahun 1990-an dilatarbelakangi pertumbuhan ekonomi yang mengesankan. Kebijakan-kebijakan ekonomi, terutama sejak jatuhnya pasar minyak dunia pada awal tahun 1880-an, telah menuaikan hasil. Indonesia telah menderagulasi perekonomiannya, membebaskan sektor perbankan, dan dengan sekuat tenaga memajukan sektor nonmigas. Bank Dunia pun menunjuk Indonesia sebagai suatu “ekonomi Asia Timur yang berkinerja tinggi” dan meramalkan bahwa Indonesia akan memasuki jajaran bangsa-bangsa dengan pendapatan per-kapita menengah menjelang peralihan abad.

Legitimasi Orde Baru milik Soeharto sebagian terdapat pada pembangunan ekonomi yang sukses. Soeharto telah berhasil “memenuhi” janjinya terhadap perkembangan ekonomi. Pemenuhan janji inilah yang 25 tahun yang lalu dirancang oleh Soeharto, Ali Moertopo, dan lain-lain, yang menjadi tulang punggung legitimasi Orde Baru. Orde Baru selalu bisa membandingkan keberhasilannya dengan kehancuran ekonomi pada masa Soekarno. Latar belakang kehancuran ekonomi masa Soekarno telah memberikan konteks yang mendukung bagi legitimasi ideologis yang didasarkan pada janji untuk meluruskan penyelewengan-penyelewengan Pancasila oleh Soekarno. Konsekuensi dari penyelewengan tersebut adalah tidak stabilnya kondisi politik dan perekonomian yang kacau, demikian kata Orde Baru. Tetapi ada pula suara-suara yang menuntut pelurusan implementasi Pancasila dan mengkritik program pembangunan Orde baru yang dianggap sebagai anti-Pancasila. Misalnya, Sri Bintang Pamungkas, yang mengatakan bahwa asas “keadilan sosial” Pancasila telah dilanggar oleh ketimpangan distribusi hasil-hasil pembangunan. Namun, kritik-kritik seperti itu harus menghadapi kenyataan adalah suatu ekonomi politis yang ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang cepat dan industrialisasi. Dengan demikian, kritik-kritik yang menggunakan Pancasila sebagai pelegitimasian kritik terhadap pemerintah, dilancarkan pada lingkungan ekonomis yang sangat berbeda dari kondisi pada awal Orde Baru.

Perpolitikan formal yang diizinkan di Indonesia pada masa ini secara resmi ditandai oleh konformitas ideologi, semuanya didasarkan pada Pancasila. Islam sebagai suatu gerakan politik, tidak diizinkan menampilkan ideologi alternatifnya terhadap Pancasila, dalam bentuk oposisi terorganisasi terhadap rezim Orde Baru. Partai “Islam”, seperti PPP, tidak pernah memperoleh kekuatan sebagaimana yang dimiliki partai-partai Islam dalam periode sebelum tahun 1973. Kenyataannya, pada tahun 1980-an, banyak orang Islam yang memutuskan untuk menyalurkan aspirasi pada partai pemerintah, Golkar, sebagai cara terbaik. Perkembangannya, pada akhir 1980-an, Presiden Soeharto jarang menyebut ekstremisme Islam sebagai ancaman terhadap Pancasila, pemerintah, atau dirinya. Tidak terlihat adanya ancaman ideologis terhadap Orde Baru baik dari komunis, atau dari Islam fundamentalis.

Wacana Ideologis pada masa ini juga dipengaruhi oleh suatu perkembangan baru, pemerintah mengumumkan bahwa Pancasila adalah suatu “ideologi terbuka”. Pada tahun 1984, Presiden Soeharto mengatakan bahwa Pancasila itu “terbuka” dalam pelaksanaan dan prakteknya. Menurut pakar politik terkemuka, almarhum Alfian, Pancasila sering hanya dipakai untuk memperlihatkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, bukannya yang dikehendaki oleh ideologi tersebut.

Konsepsi Soeharto tentang Pancasila sebagai suatu “ideologi terbuka” menggambarkan bahwa beliau menyadari adanya implikasi-implikasi politis dari pemakaian dan fungsi Pancasila dalam wacana nasional. Yaitu, Soeharto selalu membedakan antara penerapan Pancasila yang tidak berbahaya dengan penerapan Pancasila yang mungkin dapat membahayakan kekuasaan atau prerogratif presiden. Nurcholish Madjid menafsirkan kata-kata “ideologi terbuka” berarti bahwa nilai Islam itu sesuai dengan Pancasila, jadi umat tidak boleh menentang Pancasila dengan keyakinan agama. Ideologi terbuka seperti inilah yang bisa diterima. Namun, jika ada upaya untuk memakai Pancasila dengan tujuan